Catatan Sejarah Perjuangan Rakyat dan Bangsa - Memperjuangkan dan Mempertahankan Kemerdekaan RI

Sebagai Catatan : Sejarah Perjuangan untuk Kemerdekaan R.I.:

Sungguh miris, merasa uncomfortable dan ironis melihat apa yang ditayangkan oleh TV-TV dalam bulan-bulan terakhir terutamanya, melihat betapa “HEBATnya” perjuangan Bapak-bapak dan tokoh2 kita disaat-saat pemilu tahun 2014 ini; dan demikian juga oleh Bapak-bapak yang telah sukses menduduki jabatan2 yang diincarnya, walaupun akhirnya terpaksa harus berhadapan dengan KPK seperti yang diutarakan oleh Pak Johan Budi jurubicara KPK. Walaupun sudah dihadapkan di Pengadilan Tipikor dsb., “beliau2” itu tidak nampak menyesal bahkan merasakan nyaman dan menampakkan ada kebangga-banggaan dengan segala keberhasilannya yang sampai ada yang tega-teganya mengatakan ini pekerjaan yang “mulia” katanya.

Mengingat banyak orang-orang masa kini yang tidak mengalami atau tidak mau mempelajari sejarah betapa pahit getirnya dan pengorbanan tokoh bangsa dan semua rakyat Indonesia di masa lalu yang bersatu-padu dalam usaha meraih kemerdekaan bangsa dan mempertahankan Kemerdekaan Bangsa dan Negara R.I., maka bersama ini disampaikan apa yang penulis ketahui, atau alami atau pun baca dari rujukan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. PPSi – Kawalu lahir tanggal 05-05-1936 jadi masih dapat mengalami zaman Hindia Belanda yang biasa disebut kala itu sebagai zaman Walanda atadu zaman “normal”.

Singkat cerita ayah Waslim – Hadiwinata lahir di Jalaksana tahun 1912, pada usia belasan tahun lulus S.R. atau Sekolah Rakyat sekarang S.D. dan terpilih ujian masuk “Normaal School” di Serang. Aki, Sampir – Wartaperwata , lahir di Linggarjati guru S.R. kelas 1 di Jalaksana dengan gaji f 10 (gulden), yang f 5 dikirimkan untuk sekolah ayah di Serang. Di waktu itu di seluruh kecamatan Jalaksana, hanya ada satu-satunya S.R., sehingga hampir semua orang di desa2 se kacamatan, termasuk Manislor, Peusing, Sayana dan Japara yang jauh harus masuk S.R. di Jalaksana. Maka tidak mengherankan kalau ada satu keturunan mulai dari kakeknya, bapaknya dan cucunya juga pernah diajar oleh kakek saya itu, maklum Aki Sampir mulai mengajar sebagai magang –jadi guru bantu dari umur 15-16 tahunan sampai pensiun umur 55 tahun pada tahun 1953. Ibu Epon Wiharsah lahir 1910 lulusan VDS Van Deventer School atau Sekolah Dewi Sartika Bandung sekarang, dan mengajar di S.R. Cicalengka; demikian juga Pa Hadiwinata lulus N S Serang terus di”benoem” atau di angkat menjadi guru S.R. di Cicalengka yang akhirnya keduanya menikah di Jalaksana tahun 1935.  Karena ibu dan bapak dua-duanya sibuk mengajar, maka semenjak bayi 3 bulan PPSi diambil oleh Nenek dan kakek dikukut dan terus sekolah di Jalaksana sampai SMP kelas 1 di Kuningan. Kedua ibu dan bapak  hampir setiap tahun mutasi ngajar sekolahnya dan melahirkan anak-anaknya, seperti Ayi Kosasih lahir di Tangerang 13-2-1938, Nan Neneng Sobariah di Cibodas Sukabumi, 28-9-1939; Mamay Komariah di Cisaat Sukabumi  - alm. di Cicurug –, Desa Pondok Kaso Tengah Sukabumi. 4 anak lainnya  Ucun Djuariah, Muhammad Ace Darojah, Nunung Nuraeni dan Nani Choiruni Sulasmi lahir di Bogor, jumlah yang ada sampai sekarang 7 anak, Alhamdulillah. Di Bogor waktu itu, Apa dan Ema menjadi Kepala Sekolah S.R. berkeliling dari Batutulis, Bondongan, Empang, Tanjakan Empang dan Jalan Bangka; tidak pernah naik jabatan.

Mengalami sekolah S.R. kelas 1 di zaman “Normal” atau zaman Walanda  akhir tahun 1941 Enin ngasih uang jajan 1 sen, yang ½  sen atau sepeser dibelikan nasi kuning dan ½ sen lagi beli gorengan.

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.

Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, pada tanggal 7 Desember 1941, menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor.

Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tesebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.

Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Pada tanggal tanggal 28 Februari 1942, Tentara Angkatan Darat ke-16 Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di tiga tempat di Jawa. Pertama adalah pasukan Divisi ke-2 mendarat di Merak,Banten, kedua Resimen ke-230 di Eretan Wetan, dekat Indramayu dan yang ketiga adalah Divisi ke-48 beserta Resimen ke-56 di Kragan. Ketiganya segera menggempur pertahanan tentara Belanda. Setelah merebut Pangkalan Udara Kalijati Subang (sekarang Lanud Suryadarma), Letnan Jenderal Imamura membuat markasnya di sana. Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda, bahwa apabila tidak menyerah, maka tentara Jepang akan menghancurkan tentara Belanda. Setelah serbuan dan serangan Jepang ke setiap kota di Pulau Jawa, di Sumatra dan lain-lainnya akhirnya pada tanggal 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi Tentara India-Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pihak Tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan, bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Letnan Jenderal ter Poorten, mewakili Gubernur Jenderal menanda-tangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dengan demikian secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Hari itu juga, tanggal 9 Maret 1942  Jenderal Hein ter poorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk juga menyerahkan diri kepada balatentara Kekaisaran Jepang.

Perlawanan rakyat terhadap Jepang;  diantaranya:

Peristiwa Cot Plieng, Aceh 10 November 1942

Pemberontakan dipimpin seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Cot Plieng, Lhokseumawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan salat Subuh. Dengan persenjataan sederhana/seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir (ketiga) Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil) berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang salat.

Singaparna Tasikmalaya -  Perjuangan Sukamanah; 25 Februari 1944

Perlawanan fisik terjadi di pesantren Sukamanah Singaparna Tasikmalaya, Jawa Barat di bawah pimpinan KH. Zainal Mustafa, tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik/menyekutukan Tuhan. Selain itu beliaupun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Saat utusan Jepang akan menangkap, KH. Zainal Mustafa telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu beladiri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang, yang akhirnya mundur ke Tasikmalaya. Pada tanggal 25 Februari 1944, 1 Maulud 1363 H KH. Zainal Mustafa mengumumkan dan meminta agar Jepang me-merdekakan Pulo Jawa. Maka terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah salat Jumat. 800 orang santri ditangkap dipenjarakan dan disiksa diberbagai tempat, sedangkan KH. Zainal Mustafa beserta 22 pejuangnya dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ereveld Belanda Ancol tanggal 25 Oktober 1944, yang baru diketahui belakangan. Pada tanggal 25 Agustus 1973 semua jasad almarhum dipindahkan ke Taman Pahlawan Sukamanah – Sukarame.

Perlawanan  PETA (Organisasi “ Pembela Tanah Air” Prakarsa Jepang) di Blitar 29 Februari 1945

Dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, Syodanco Muradi, dan Dr. Ismail, perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, Romusha maupun Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Sebagai putera rakyat para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan PETA di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri (Komandan pasukan Jepang), pasukan PETA berhasil ditipu dengan pura-pura diajak berunding. Empat perwira PETA dihukum mati dan tiga lainnya disiksa sampai mati. Sedangkan Syodanco Supriyadi berhasil meloloskan diri.

Gerakan bawah tanah

Bentuk perlawanan terhadap pemerintah Jepang yang dilakukan rakyat Indonesia tidak hanya terbatas pada bentuk perlawanan fisik saja tetapi Anda dapat pula melihat bentuk perlawanan lain yaitu gerakan bawah tanah seperti yang dilakukan oleh:

Kelompok Sutan Syahrir di daerah Jakarta dan Jawa Barat dengan cara menyamar sebagai pedagang nanas di Sindanglaya.  Kelompok Sukarni, Adam Malik dan Pandu Wiguna. Mereka berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat propaganda Jepang Sendenbu (sekarang kantor berita Antara). Kelompok Syarif Thayeb, Eri Sudewo dan Chairul Saleh. Mereka adalah kelompok mahasiswa dan pelajar. Kelompok Mr. Achmad Subardjo, Sudiro dan Wikana. Mereka adalah kelompok gerakan Kaigun (AL) Jepang. Mereka yang tergabung dalam kelompok di bawah tanah, berusaha untuk mencari informasi dan peluang untuk bisa melihat kelemahan pasukan militer Jepang dan usaha mereka terlihat hasilnya pada saat Jepang telah kalah dari Sekutu, kelompok pemudalah yang lebih cepat dapat informasi tersebut serta merekalah yang akhirnya mendesak golongan tua untuk secepatnya melakukan proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Periode menjelang Kemerdekaan RI

1 Maret  1945 - Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebuah komite untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang. Anggota-anggotanya antara lain Soekarno, Hatta, Wahid Hasyim, dan lain-lain. Pemimpinnya adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat.

6 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

7 Agustus - BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945.

Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio pada tanggal 10 Agustus 1945, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.

15 Agustus - Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda.

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus1945 mereka menculik Soekarno dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.

Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah telah tidak mungkin lagi, Soekarno, Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks Proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945.

Tentara Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, dan rakyat Jakarta mengorganisasi pertahanan di kediaman Soekarno. Selebaran kemudian dibagi-bagikan berisi tentang pengumuman proklamasi kemerdekaan. Adam Malik juga mengirim pesan singkat pengumuman Proklamasi ke luar negeri.

18 Agustus - PPKI membentuk sebuah pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Piagam Jakarta yang memasukkan kata "Islam" di dalam sila Pancasila, dihilangkan dari mukadimah konstitusi yang baru.

Republik Indonesia yang baru lahir ini terdiri 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Pada 22 Agustus Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang melucuti senjata mereka dan membubarkan PETA Dan Heiho. Banyak anggota kelompok ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan.

23 Agustus - Soekarno mengirimkan pesan radio pertama ke seluruh negeri Indonesia. Badan Keamanan Rakyat, angkatan bersenjata Indonesia yang pertama mulai dibentuk dari bekas anggota PETA dan Heiho. Beberapa hari sebelumnya, beberapa batalion PETA telah diberitahu untuk membubarkan diri.

29 Agustus - Rancangan konstitusi bentukan PPKI yang telah diumumkan pada 18 Agustus, ditetapkan sebagai UUD 45. Soekarno dan Hatta secara resmi diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. PPKI kemudian berubah nama menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). KNIP ini adalah lembaga sementara yang bertugas sampai pemilu dilaksanakan. Pemerintahan Republik Indonesia yang baru, Kabinet Presidensial, mulai bertugas pada 31 Agustus.

Sekutu

Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Menurut Sekutu sebagai pihak yang memenangkan Perang Dunia II, Lord Mountbatten sebagai Komandan Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara adalah orang yang diserahi tanggung jawab kekuasaan atas Sumatra dan Jawa. Tentara Australia diberi tanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur.

Pada 23 Agustus 1945 tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh.

15 September 1945, tentara sekutu tiba di Jakarta, ia didampingi Dr Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr Hubertus J van Mook.

Kedatangan Tentara Inggris & Belanda 
Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun selain itu tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembali-kan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNEI dan pemerintahan NICA.

Insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya
Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel Yamato (Oranje Hotel zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan no. 65 Surabaya.

Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch Ploegman pada sore hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Residen Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Residen (Fuku Syuco Gunseikan) yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Syu, sekaligus sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke hotel Yamato dikawal Sidik dan Hariyono. Sebagai perwakilan RI dia berunding dengan Mr. Ploegman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas, Ploegman mengeluarkan pistol, dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian Sidik juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman, sementara Sudirman dan Hariyono melarikan diri ke luar Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Hariyono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera Merah Putih.

Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris . Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Indonesia dan Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorn meminta bantuan Presiden Sukarno untuk meredakan situasi.
                                                              
Kematian Brigadir Jenderal Mallaby  
 

Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur), pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Mallaby berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Mallaby sulit dikenali. Kematian Mallaby ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Mallaby, Mayor Jenderal E.C. Mansergh untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA.

Sebelum itu, untuk menggelorakan  semangat perlawanan rakyat, Bung Tomo berinisiatif mengadakan siaran radio, yang isinya agitasi mengingatkan rakyat     akan bahaya yang mengancam   kemerdekaan Indonesia.

Semula  ide tersebut ditentang Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin.  Alasannya, siaran radio  yang bersifat agitasi  bisa mengeruhkan   suasana di dalam negeri.  Dan hal seperti itu    tidak dikehendaki oleh  tentara Sekutu. Bung Tomo berkeras dengan rencananya tersebut. Buat dia,  justru dengan  menunjukkan   kepada tentara Sekutu (dia menyebutnya Serikat) akan adanya rakyat  yang berjiwa  dan berpendirian ekstrem dalam mempertahankan  negaranya,  tentara Sekutu    akan lebih menghargai  Republik Indonesia  yang bisa diajak  berunding. Pemerintah, kata Bung Tomo,   bisa menggunakan rakyat yang ekstrem itu sebagai  kekuatan yang berdiri  di belakang mereka dalam perundingan. Menteri Amir Sjarifuddin akhirnya setuju.  Namun dia meminta agar tidak menggunakan siaran RRI, sebagai radio resmi pemerintah. Amir mengusulkan agar siaran itu diberi nama Voice of  the  Indonesian Revolt (Suara Revolusi Indonesia), yang  menyiarkan pidato dalam bahasa Inggris, Perancis, dan bahasa internasional lainnya.

Setelah  mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat, Bung Tomo  memanfaatkan pemancar  Radio Surabaya untuk dijadikan Radio  Pemberontakan Rakyat Indonesia.  Sejarah  mencatat, pidato Bung Tomo yang heroik dan legendaris, yang  berhasil membakar  semangat rakyat  untuk melawan tentara Sekutu  dalam peristiwa 10 Nobember, dipancarkan melalui radio  tersebut.

Bermula dari kedatangan kapal-kapal perang Sekutu  di Surabaya pada 24 Oktober 1945 dengan misi melucuti tentara Jepang, yang  menjadi tawanan tentara Sekutu. Semula  tercapai kata sepakat antara pihak  Indonesia dan Sekutu, dimana tentara Sekutu mengakui   kekuasaan pemerintah Republik Indonesia (RI), dan  tentara Sekutu tidak membawa  tentara Belanda dan NICA.

Namun, tanpa mengindahkan  kesepakatan dan keberadaan  pemerintah RI,   Sekutu  menduduki gedung-gedung strategis  dan tempat-tempat penting lainnya. Sikap  tersebut memancing kemarahan rakyat, dan  pada  28  Oktober pecah  pertempuran  darat di Surabaya.

Untuk meredakan ketegangan,  pihak Sekutu meminta  Presiden Sukarno datang  ke Surabaya pada 29 Oktober. Setelah berunding dengan   Jenderal Hawthorn, Panglima Pasukan Inggris di Jawa, dan Brigjen Mallaby,   Komandan Tentara Inggris  di Jawa Timur,  dicapai  persetujuan  untuk menghentikan tembak-menembak, serta  perawatan para korban,  baik yang gugur maupun luka, dari kedua belah pihak.

Gencatan senjata itu tak berlangsung lama. Konflik kembali memanas setelah  Brigjen Mallaby,  salah seorang anggota Badan Kontak (Contack Bureau), yang bertugas  mendatangi  tempat-tempat yang   masih terjadi pertempuran untuk  menyampaikan kesepakatan  penghentian tembak-menembak,   tewas.  

Tewasnya Mallaby membuat Sekutu murka. Komandan Angkatan Perang Inggris    di Indonesia,  Jenderal Christison,  menamakan  peristiwa tersebut  sebagai  “foul murder” (pembunuhan yang kejam). Dia mengancam akan  mengerahkan segenap  kekuatan Sekutu untuk  menghadapi orang-orang Indonesia yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Sebelum pecah pertempuran  10 November 1945, Sekutu menyebarkan   pamflet lewat udara pada 9 November. Isinya, antara lain, semua pemimpin Indonesia, termasuk pemimpin gerakan pemuda, kepala polisi, dan kepala Radio Surabaya,  harus melaporkan diri  di Bataviaweg (Jalan Batavia) pada 9 November jam 18.00.  Mereka harus  bersedia menandatangani suatu   pernyataan menyerah  tanpa syarat. Selain itu, rakyat yang bersenjata harus  menyerahkan senjata  dengan berjalan membawa   bendera putih tanda menyerah.

Ultimatum itu diabaikan  rakyat, dan mereka patuh menunggu  instruksi dari pimpinannya. Hingga jam 9 tanggal 10 November 1945,  belum ada satu butir peluru  pun    yang dilepaskan  para pejuang. Namun situasi mulai berubah setelah ada informasi   bahwa tentara Inggris sudah mulai menembak.

Bung Tomo segera menuju   pemancar Radio Pemberontakan.  Sekitar jam 9.30,  dia memberikan komando  kepada barisan rakyat  untuk mulai memberikan perlawanan terhadap tantangan tentara Sekutu.

Saat itu, seluruh rakyat melupakan   segala -galanya, kecuali   Republik Indonesia harus tetap merdeka! Tidak penting lagi arti  golongan, tingkatan, perbedaan agama, dan paham. Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 sedang terancam  bahaya. Kemerdekaan Tanah Air  sedang terganggu. Satu Indonesia yang terancam, satu bangsa  Indonesia  yang akan membelanya.  Satu pula tekad  bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka!  Masih kata Bung Tomo, bukan satu dua orang yang pada hari itu  menunjukkan  kepahlawanannya! Individual tidak laku pada hari itu!  Pemerintah, tentara, rakyat, segenap  golongan bangsa   Indonesialah yang pada hari itu membela Tanah Airnya! Segenap rakyat Indonesia sama2 berjuang pada hari itu. 

PERJANJIAN2 LINGGARJATI, RENVILLE, ROEM-ROIJEN & KMB

PERJANJIAN LINGGARJATI (15 November 1946 – disahkan kedua negara 25 Maret 1947) :

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS. 4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.
Pro dan Kontra di kalangan masyarakat Indonesia
Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata.
Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati.

Pelanggaran Perjanjian

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda ke - I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Dimulai pada 20 Juli 1947 tengah malam, Belanda melancarkan agresi militer atau "aksi polisionil" yang pertama. Yang dialami oleh penulis sendiri adalah pada tanggal 21 Juli 1947 itu sebuah pesawat terbang rendah sekali dari arah Cirebon melewati Jalaksana dan menjatuhkan bom diatas penggilingan padi di Desa Ciloa, yang terletak antara Jalaksana dan Kuningan.

Dimulailah periode revolusi bersenjata melawan Belanda dalam mempertahankan Republik dan mengusir penjajah Belanda untuk selama-lamanya dari bumi Indonesia. Pasukan-pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan ujung timur Jawa. Demikian juga daerah sekitar Semarang diamankan. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, tambang-tambang dan kilang minyak serta tambang batu bara di sekitar Palembang dan Padang diduduki. DI Jakarta pasukan Belanda menduduki kantor-kantor Republik Indonesia dan menangkap anggota-anggota delegasi yang sedang berunding dengan Belanda.

Pasukan Republik dalam keadaan bingung dan panik akibat aksi polisionil Belanda yang tiba-tiba segera bergerak mundur ke pedalaman dan melakukan taktik bumi hangus serta menghancurkan segala apa yang
dapat dihancurkan. Namun dalam keadaan kacau dan tidak terkendali terjadi ekses terhadap orang-orang Tionghoa. Di berbagai tempat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terjadi perampokan, penjarahan dan pembakaran rumah-rumah, toko, bengkel, perusahaan, pabrik, dan berbagai harta benda milik orang Tionghoa. Malahan di beberapa tempat terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa yang tak berdosa dengan tuduhan menjadi agen atau mata-mata NICA. Di Medan terjadi gelombang pembunuhan, perampokan dan penjarahan yang dilakukan para gangster dan kriminal yang bekerja sama dengan oknum-oknum organisasi pemuda, malahan dengan oknum TKR. Di Desa Jalaksana semua rumah2 orang Cina yang di pinggir jalan raya termasuk kelenteng / kereta matinya dan rumah2 yang 300 meter ke arah Gunung Ciremai dibakar dan dijarah; orang-orangnya semua mengungsi ke Cirebon kota. Yang tersisa hanya satu rumah Cina yang persis bertetangga dengan rumah Aki / Enin. Tetapi kemudian sengaja dibakar di satu siang hari diamankan agar jangan sampai dibakar ketika tidak ada orang yang bisa menolong.  Tanah tersebut kemudian dibeli oleh Aki dengan dibayar secara mencicil 3 kali; Enin dan penulis selalu ikut ke Cirebon untuk pembelian tanah ini.  Kecuali rumah yang dipinggir jalan raya, kebanyakan rumah Cina lainnya lantainya tidak pakai ubin.

Orang2 Cina itu menaruh uang logam perak / kencringnya didalam guci yang dikubur dibawah lantai.  Ada banyak orang2 yang menggali dan menemukan guci uang tetapi nampaknya tidak jadi maslahat.

Ini hanya salah satu contoh seperti yang dialami oleh penulis PPSi; yang diyakini bahwa saat itu di seluruh negeri sama2 merasakan keprihatinan, kekhawatiran dan ketakutan dalam suasana mempertahankan Kemerdekaan R.I. ini. Setiap rumah di Jalaksana dan tentunya di semua desa2 lainnya juga disuruh menggali lubang perlindungan, biasanya digali dikolong tempat tidur.  Malam hari Belanda yang markasnya berada di Kuningan kota suka “iseng” menembakkan mortir bom ke arah Desa Jalaksana yang mereka ketahui dipakai tempat pejuang Republik bersembunyi.  Maka setelah terdengar bunyi “tung-tung-tung” suara mortir dari Kuningan yang 7 Km jauhnya, kita langsung tiarap dan masuk lubang perlindungan; Alhamdulillah walaupun seringkali dikirim bom2 mortir dari Kuningan tersebut, tidak pernah ada rumah yang kena bom walaupun bunyinya menggelegar ketika jatuhnya itu.

Kemudian, ini contoh saja yang dialami terjadi di Desa Jalaksana, dan tentunya di tempat2 lain juga, tentara Belanda membuat tangsinya di Desa Jalaksana, dengan mengisi bangunan gedung bekas Zending Gereja Keristen dan gedung Habib, tidak jauh dari alun2.  Berkali-kali di malam hari, markas Belanda ini diserang oleh Pejuang Republik. Rame terdengar dar-der-dor dan kami pun masuk di lubang perlindungan;  namun tidak diketahui berapa banyak korban dari kedua pihak.  Siang harinya satu peleton tentara NICA Belanda dan banyak orang Melayunya juga menyisir ke kampung2 mencari pejuang yang bersembunyi.  Seorang guru S.R. / S.D., salah satu dari 6 guru SR Jalaksana, bernama Pa Raden suka kelihatan ikut berjalan di depan bersama tentara Belanda ini. Guru yang menjadi Agen NICA ini pada suatu malam dibunuh pejuang dengan ditusuk lehernya.

ISI PERJANJIAN RENVILLE (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948) :

1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta.

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.

Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 18 Desember 1948 oleh Pemerintah Belanda dan Indonesia. Dengan  banyaknya pelanggaran yang dilakukan Belanda terhadap Perjanjian Renville itu maka Komandan ALRI Corps Armada III Letnan Satu L.M Abdul Kadir bersama Letnan Satu R. Soetedjo Ismail membuat rencana strategis yaitu : “ Menetapkan apabila perjanjian Renville gagal dan Belanda menyerbu maka kesatuan ALRI Corps Armada III akan langsung menuju route yang telah ditentukan yakni ke daerah Jawa Barat bersama pasukan Siliwangi di daerah Kuningan dan sekitarnya “ untuk menyusun strategi dan perang gerilya.

Di Kuningan pasukan L.M Abdul Kadir bertemu dengan pasukan Mayor Idma Kartadisastra (yang memang asal dari Desa Jalaksana, yang masih saudara Bapaknya Enin) dan Letkol Tirta Atmadja dan melanjutkan perjalanan ke daerah Jalaksana Kuningan. Selama perjalanan menuju ke daerah Jalaksana terjadi beberapa pertempuran dengan pihak Belanda sehingga banyak anggota CA III Cirebon gugur.

Pengalaman penulis di Jalaksana:  ALRI dibawah pimpinan Mayor Idma dan Letnan Abdul Kadir sebanyak l.k. dua ratus orang hijrah dari Cirebon ke Desa Jalaksana, tempat ortunya Pak Idma di Kampung Babakan. Mereka tinggal di rumah2 peduduk; di kamar depan rumah Aki-Enin ditempati oleh seorang Sersan. Kendaraan yang dibawa hanya 2 buah yaitu sebuah sedan yang dipakai oleh Mayor dan sebuah truk Dodge yang untuk urusan Logistiknya. ALRI pun merekrut anggota A.L. yang baru, memang aneh jika ada ALRI muda yang tidak pernah melihat laut. Sersan tadi setelah perjuangan selesai kawin dengan sdri. Mutm., baru keluar SR anak Jurutulis Desa yang rumahnya tetangg depan rumah dan masih saudaranya Enin. Penulis bersama 2 adik pengantin perempuan ikut mengantar ke Kandanghaur tempat ortu Sersan.

Saat operasi penumpasan DI/TII awal tahun 1949 ALRI Corps Armada III mengirim satu Kompi pasukan dibawah pimpinan Letnan Dua H.A Djazuli. Dalam melaksanakan tugas tersebut Letnan Djazuli gugur tertembak peluru musuh. Awal tahun 1949  pasukan terakhir yang dikirim adalah pasukan dibawah pimpinan Letnan Dua Soepardi.. Selanjutnya bersama-sama dengan masyarakat di sekitar Desa Jalaksana, mereka membangun beberapa bangunan dan prasasti diantaranya Monumen Corps Armada III Kuningan. Dengan kata lain monumen ini dibangun sebagai bentuk ucapan terima kasih kesatuan ALRI Corps Armada III Cirebon kepada rakyat Kuningan yang telah membantu dan bekerja sama bahu membahu selama perang gerilya melawan Belanda tahun 1947-1949. Hal ini juga merupakan bukti kemanunggalan TNI dan rakyat yang sudah ada semenjak jaman perang kemerdekaan.  DI/TII biasa turun dari Gunung Ciremai untuk menjarah mencari makanan dan Logistik. Alhamdulillah Desa Jalaksana tidak pernah diganggu oleh gerombolan DI ini, hanya lewat saja menuju dan menjarah Pasar Kurucuk tetangga desa diseberang sungai. Ketika lewat itu memang ada insiden dua kali yaitu membunuh dua orang OKD Organisasi Keamanan Desa, atau Hansip sekarang,  yang ketiduran di gardu posnya. Itu saja korban dari DI di Desa Jalaksana.

Lain halnya dengan rumah Enin Nini/Aki yang di Pelag – Majalaya, yang hanya belasan Km dari Paseh dekat Pacet tempat tertangkapnya Kartosuwiryo di Gn. Rakutak, 4 Juni 1962. DI/TII biasa menyatroni rumah Enin/Aki Pelag yang jualan warung sayur. Enin biasa menyediakan uang recehan di dadasarnya sehingga DI biasa mengambilnya.  Penulis (SMP kls II di Bogor) dan adik Ayi Kosasih baru tahun 1951 pertama kali mengunjungi rumah Aki Pelag, yang harus berjalan kaki 1,5 Km lewat perbukitan pohon karet dari Wangisagara ujung jalan delman dari Rancajigang - Majalaya, dengan menyeberangi jembatan gantung Sungai Citarum. Kalau malam hari suasana sepi, tidur itu dengan perasaan was-was, karena biasa gerombolan DI datang. Tetapi kalau terdengar ada suara tembakan dar-der-dor malah merasa aman karena tahu ada TNI di sekitar itu.

Kembali ke Jalaksana, pada Hari Pahlawan 10 Nopember 1948, semua kerangka jasad pejuang TNI / ALRI yang  ada di Kabupaten Kuningan, yang terjauh adalah dari Desa Kadugede, dikumpulkan di Jalaksana dan dikuburkan kembali di dekat pemandian Balong Dalem di Desa Jalaksana; yang di kemudian hari dibuatkan Tugu Peringatan Pahlawan  yang gugur selama mempertahankan Kedaulatan RI.  Pada kaki monumen terdapat prasasti yang berbunyi “ Peringatan Angkatan Laut Corps Armada III selama bergerilya mempertahankan kemerdekaan bersama dengan rakyat pada bulan 8-47 (Agustus 1947) hingga bulan 8-49 (Agustus 1949) di daerah sini “. Di puncak monumen terdapat sebuah jangkar berdiri tegak yang ditopang oleh sebuah segitiga dan diletakkan di atas kubus. Tugu yang berdiri tegak ini mempunyai ketinggian keseluruhan 9 meter.

Masih teringat, mungkin saat itu sekitar waktu Aksi Agresi Militer Belnda yang kedua; pada suatu pagi seperti biasa dibunyikan terompet untuk apel pagi, tidak seperti terompet panggilam waktu makan. Pagi itu memang kelihatan aneh. Tentara kita mencegat sebuah pick up di dekat Alun2 Jalaksana berisikan 4 orang Tentara Belanda. Belanda ini dibawa ke kuburan Bong Cina di kampung Babakan 1.5 km dari alun2 dan katanya dibunuh atau dikubur hidup2. Senjata dan mobilnya dirampas, semua Tentara TNI / ALRI menghilang.  Belanda pun marah!  Semua orang Desa Jalaksana dewasa yang umur 15 tahun ke atas, yang ada di rumah, atau tidak sempat sembunyi ke hutan atau ke sawah ditangkap dan dipenjarakan di Tangsi Belanda di Linggarjati. Termasuk  Aki (guru) ikut ditangkap Belanda, penulis masih kecil baru umur 12 tahun. Enin, diantar penulis mendatangi School Ofziender, sekarang Penilik Sekolah, di Cilimus dan bersama-sama dengan berjalan kaki mengunjungi Tangsi Belanda di Linggarjati.  Alhamdulillah setelah menghadap Belanda, entah apa yang dibicarakannya,  Aki bisa dibawa pulang kembali ke rumah di Jalaksana.  Memang ada yang aneh, seorang keponakan Enin namanya Ruslan dipanggil Cikong, 4 tahun lebih tua dari penulis yang dipenjarakan di Linggarjati, tahu2 bisa pulang ke rumah, tapi ia tidak menyadari bagaimana ia bisa keluar dari sana dan berjalan kaki ke Jalaksana.

SERANGAN  UMUM  1  MARET 1949

Sekitar awal Februari 1948 di perbatasan Jawa Timur, Letkol. dr. Wiliater Hutagalung - yang sejak September1948 diangkat menjadi Perwira Teritorial dan ditugaskan untuk membentuk jaringan persiapan gerilya di wilayah Divisi II dan III - bertemu dengan Panglima Besar Sudirman guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Melalui Radio Rimba Raya, Panglima Besar Sudirman juga telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar Sudirman menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna meng-counter propaganda Belanda.

Pemikiran yang dikembangkan oleh Hutagalung adalah, perlu meyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa Negara Republik Indonesia masih kuat, ada pemerintahan (Pemerintah Darurat Republik Indonesia – PDRI), ada organisasi TNI dan ada tentaranya. Untuk membuktikan hal ini, maka untuk menembus isolasi, harus diadakan serangan spektakuler, yang tidak bisa disembunyikan oleh Belanda, dan harus diketahui oleh UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dan wartawan-wartawan asing untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Untuk menyampaikan kepada UNCI dan para wartawan asing bahwa Negara Republik Indonesia masih ada, diperlukan pemuda-pemuda berseragam Tentara Nasional Indonesia, yang dapat berbahasa Inggris, Belanda atauPerancis. Letkol. dr. Hutagalung masih tinggal beberapa hari guna membantu merawat Panglima Besar Sudirman, sebelum kembali ke markasnya di Gunung Sumbing. Sesuai tugas yang diberikan oleh Panglima Besar Sudirman, dalam rapat Pimpinan Tertinggi Militer dan Sipil di wilayah Gubernur Militer III, yang dilaksanakan pada tanggal18 Februari 1949 di markas yang terletak di lereng Gunung Sumbing. Selain Gubernur Militer/Panglima Divisi III Kol. Bambang Sugeng, dan Letkol Wiliater Hutagalung, juga hadir Komandan Wehrkreis II, Letkol. Sarbini Martodiharjo, dan pucuk pimpinan pemerintahan sipil, yaitu Gubernur Sipil, Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Residen Banyumas R. Budiono, Residen Kedu Salamun, Bupati Banjarnegara R. A. Sumitro Kolopaking dan Bupati Sangidi.

Kurang lebih satu bulan setelah Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada bulan Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya.

Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos disepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar pada pos-pos kecil diseluruh daerah republik yang kini merupakan medan gerilya. Dalam keadaaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, mulailah TNI melakukan serangan terhadap Belanda.

Serangan Umum 1 Maret 1949  yang dilaksanakan  terhadap kotaYogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi III, Kol. Bambang Sugeng,^] untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI - berarti juga Republik Indonesia - masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwaTentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayahYogyakarta.

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam, grand design yang diajukan oleh Hutagalung disetujui, dan khusus mengenai "serangan spektakuler" terhadap satu kota besar, Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng bersikukuh, bahwa yang harus diserang secara spektakuler adalah Yogyakarta. Alasan penting untuk memilih Yogyakarta sebagai sasaran utama adalah  Yogyakarta adalah Ibukota RI, sehingga bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. Keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI (KTN) serta pengamat militer dari PBB.

Sejak dikeluarkan Perintah Siasat  1 Januari 1949 dari Panglima Divisi III/Gubernur Militer III,, telah dilancarkan beberapa serangan umum di wilayah Divisi III/GM III. Seluruh Divisi III terlatih dalam menyerang tentara Belanda. Dalam perang gerilya, pimpinan pemerintah sipil dari mulai Gubernur Wongsonegoro serta para Residen dan Bupati, selalu diikutsertakan dalam rapat dan pengambilan keputusan yang penting. Oleh karena itu, dapat dipastikan dukungan terutama untuk logistik dari seluruh rakyat.

Dicari pemuda berbadan tinggi dan tegap, yang lancar bahasa Belanda, Inggris atau Prancis dan akan dilengkapi dengan seragam perwira TNI. Mereka sudah harus siap di dalam kota, dan pada waktu penyerangan telah dimulai, mereka harus masuk ke Hotel Merdeka guna menunjukkan diri kepada anggota-anggota UNCIserta wartawan-wartawan asing yang berada di hotel tersebut.  Hal penting adalah, dunia internasional harus mengetahui adanya Serangan Tentara Nasional Indonesia terhadap tentara Belanda, terutama terhadapYogyakarta, Ibukota Republik. Dalam menyebarluaskan berita ini ke dunia internasional maka dibantu oleh Kol. T.B. Simatupang yang bermarkas di Pedukuhan Banaran, desa Banjarsari, untuk menghubungi pemancar radio Angkatan Udara RI (AURI) di Playen, dekat Wonosari, agar setelah serangan dilancarkan berita mengenai penyerangan besar-besaran oleh TNI atas Yogyakarta segera disiarkan.

Sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, TB Simatupang lebih kompeten menyampaikan hal ini kepada pihak AURI. Diperkirakan apabila Belanda melihat bahwa Yogyakarta diserang secara besar-besaran, dipastikan mereka akan mendatangkan bantuan dari kota-kota lain di Jawa Tengah, dimana terdapat pasukan Belanda yang kuat seperti Magelang, Semarang dan Solo. Jarak tempuh (waktu itu) Magelang - Yogya hanya sekitar 3 - 4 jam saja; Solo - Yogya, sekitar 4 - 5 jam, dan Semarang - Yogya, sekitar 6 - 7 jam. Magelang dan Semarang (bagian Barat) berada di wilayah kewenangan Divisi III GM III, namun Solo, di bawah wewenang Panglima Divisi II/GM II Kolonel Gatot Subroto. Oleh karena itu, serangan di wilayah Divisi II dan III harus dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat dilakukan operasi militer bersama dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga bantuan Belanda dari Solo dapat diperlambat.

Selama perang gerilya, bahkan Camat, Lurah serta Kepala Desa sangat berperan dalam menyiapkan dan memasok perbekalan (makanan dan minuman) bagi para gerilyawan. Ini semua telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah militer setempat. Untuk pertolongan dan perawatan medis, diserahkan kepada PMI. Peran PMI sendiri juga telah dipersiapkan sejak menyusun konsep Perintah Siasat Panglima Besar. Dalam konsep Pertahanan Rakyat Total - sebagai pelengkap Perintah Siasat No. 1 - yang dikeluarkan oleh Staf Operatif (Stop) tanggal 3 Juni 1948, butir 8 menyebutkan: Kesehatan terutama tergantung kepada Kesehatan Rakyat dan P.M.I. karena itu evakuasi para dokter dan rumah obat mesti menjadi perhatian.

Walaupun dengan risiko besar, Sutarjo Kartohadikusumo, Ketua DPA yang juga adalah Ketua PMI (Palang Merah Indonesia), mengatur pengiriman obat-obatan bagi gerilyawan di front. Beberapa dokter dan staf PMI kemudian banyak yang ditangkap oleh Belanda dan ada juga yang mati tertembak sewaktu bertugas. Setelah rapat selesai, Komandan Wehrkreise II dan para pejabat sipil pulang ke tempat masing-masing guna mempersiapkan segala sesuatu, sesuai dengan tugas masing-masing. Kurir segera dikirim untuk menyampaikan keputusan rapat di Gunung Sumbing pada 18 Februari 1949 kepada Panglima Besar Sudirman dan Komandan Divisi II/Gubernur Militer II Kolonel Gatot Subroto.

Maka rencana penyerangan atas Yogyakarta yang ada di wilayah Wehrkreise I di bawah pimpinan Letkol. Suharto, akan disampaikan langsung oleh Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Ikut dalam rombongan Panglima Divisi selain Letkol. dr. Hutagalung, antara lain juga dr. Kusen (dokter pribadi Bambang Sugeng), Bambang Surono (adik Bambang Sugeng), seorang mantri kesehatan, seorang sopir dari dr. Kusen, Letnan Amron Tanjung(ajudan Letkol Hutagalung) dan beberapa anggota staf Gubernur Militer (GM).

Simatupang pada saat itu dimohonkan untuk mengkoordinasi pemberitaan ke luar negeri melaui pemancar radio AURI di Playen dan di Wiladek, yang ditangani oleh Koordinator Pemerintah Pusat. Setelah Simatupang menyetujui rencana grand design tersebut, Panglima Divisi segera mengeluarkan instruksi rahasia yang ditujukan kepada Komandan Wehrkreise I Kolonel Bachrun, yang akan disampaikan sendiri oleh Kol. Sarbini.

Brigade IX di bawah komando Letkol Achmad Yani, diperintahkan melakukan penghadangan terhadap bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tanggal 19 Februari 1949. Panglima Divisi dan rombongan meneruskan perjalanan, yang selalu dilakukan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, untuk menghindari patroli Belanda. Penunjuk jalan juga selalu berganti di setiap desa. Dari Banaran rombongan menuju wilayah Wehrkreise III melalui pegunungan Menoreh untuk menyampaikan perintah kepada Komandan Wehrkreis III Letkol. Suharto. Pertemuan dengan Letkol. Suharto berlangsung di Brosot, dekat Wates. Semula pertemuan akan dilakukan di dalam satu gedung sekolah, namun karena kuatir telah dibocorkan, maka pertemuan dilakukan di dalam sebuah gubug di tengah sawah. Hadir dalam pertemuan tersebut lima orang, yaitu Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kol. Bambang Sugeng, Perwira Teritorial Letkol. dr. Wiliater Hutagalung beserta ajudan Letnan Amron Tanjung, Komandan Wehrkreise III/Brigade X Letkol. Suharto beserta ajudan. Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta (ibu kota negara) pada tanggal 1 Maret 1949, dibawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto, Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi III/GM III dimulai, dengan fokus serangan adalah Ibukota Republik, Yogyakarta, oleh pasukan Brigade X yang diperkuat dengan satu Batalyon dari Brigade IX, sedangkan serangan terhadap Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur Magelta-kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi II/GM II, dengan fokus penyerangan adalah kota Solo, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta.

Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari sekitar pukul 06.00, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpim Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula,seluruh pasukan TNI mundur.

Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran,  sehingga Belanda tidak dapat mengirim bantuan dari Solo keYogyakarta, yang sedang diserang secara besar-besaran. Yang dilakukan oleh Brigade IX, hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik, dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00.

Dari pihak Belanda, tercatat 6 orang tewas, dan diantaranya adalah 3 orang anggota polisi; selain itu 14 orang mendapat luka-luka. Segera setelah pasukanBelanda melumpuhkan serangan terebut, keadaan di dalam kota menjadi tenteram kembali. Kesibukan lalu-lintas dan pasar kembali seperti biasa, malam harinya dan hari-hari berikutnya keadaan tetap tenteram.

Pada hari Selasa siang pukul 12.00 Jenderal Meier (Komandan teritorial merangkap komandan pasukan di Jawa Tengah), Dr. Angent (Teritoriaal Bestuurs-Adviseur), Kolonel van Langen (komandan pasukan di Yogya) dan Residen Stock (Bestuurs-Adviseur untuk Yogya) telah mengunjungi kraton guna membicarakan keadaan dengan Sri Sultan.

Dalam serangan terhadap Yogya, pihak Indonesia mencatat korban sebagai berikut: 300 prajurit tewas, 53 anggota polisi tewas, rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Menurut majalah Belanda De Wappen Broeder terbitan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan Maret 1949 tercatat 200 orang tewas dan luka-luka.

Mr. Alexander Andries Maramis, yang berkedudukan di New Delhi menggambarkan betapa gembiranya mereka mendengar siaran radio yang ditangkap dari Burma, mengenai serangan besar-besaran Tentara Nasional Republik Indonesia terhadap Belanda. Berita tersebut menjadi Headlines di berbagai media cetak yang terbit diIndia. Hal ini diungkapkan oleh Mr. Maramis kepada dr. W. Hutagalung, ketika bertemu pada tahun 50-an di Pulo Mas, Jakarta.

Serangan Umum 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia, mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah Serangan Umum 1 Maret terjadi Serangan Umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda, bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavelerie, persenjataan berat - artileri, pasukan infantri dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang menyegel nasib Hindia Belanda untuk selamanya.

Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda.
Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah dan Bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Demikianlah di Tasikmalaya, pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo (atas nama umat Islam Indonesia) menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

ISI PERJANJIAN ROEM-ROIJEN (14 April 1949 - 7 Mei 1949) :

1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.

ISI KONFERENSI MEJA BUNDAR (23 Agustus 1949 - 2 November 1949) :

1. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
2. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
3. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

Pembentukan Negara RIS

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Sekian dulu, sebagian catatan dari kisah Perjuangan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Kemerdekaan R.I.   Salaam PPSi – Kawalu – Sabtu 10 Mei 2014.